GSNews.id – Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mendata kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk mendorong destinasi yang dinilai masih kurang terekspos.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar Awang Agus Dharmawan mengatakan, saat ini terdapat sekitar 60 Pokdarwis yang telah terdata. Namun, hanya sekitar 30 kelompok yang masih aktif menjalankan kegiatan.
“Untuk mendorong destinasi wisata yang masih kurang terekspos, kami kembali mendata Pokdarwis yang ada,” ujar Awang, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, keberadaan Pokdarwis menjadi bagian penting dalam pengelolaan destinasi karena masyarakat setempat dapat terlibat langsung dalam mengembangkan potensi wisata di wilayahnya.
“Saat ini ada sekitar 60 Pokdarwis, tetapi yang aktif sekitar 30-an. Kita terus mendorong agar Pokdarwis kembali aktif, tempat wisata dibenahi dan promosinya ditingkatkan,” katanya.
Dispar Kukar juga mendorong keterlibatan generasi muda, khususnya mereka yang aktif menggunakan media sosial. Promosi destinasi diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Kita juga melibatkan anak-anak muda yang aktif di media sosial. Kita berharap promosi destinasi wisata tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh pengelola dan pengunjung,” jelasnya.
Awang menilai pengelola destinasi perlu mengambil peran lebih besar dalam mengenalkan potensi wisata masing-masing. Promosi secara mandiri dinilai dapat membantu memperluas jangkauan informasi mengenai destinasi.
“Pengelola destinasi juga harus lebih aktif mempromosikan tempat wisata masing-masing,” ungkapnya.
Upaya tersebut sekaligus menjadi salah satu strategi Dispar Kukar menghadapi keterbatasan anggaran. Dengan memanfaatkan jejaring komunitas dan media sosial, promosi tetap dapat dilakukan tanpa sepenuhnya bergantung pada kegiatan yang dibiayai pemerintah.
“Ini menjadi salah satu cara kita menyiasati keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Awang mengatakan, Dispar Kukar juga memiliki grup komunikasi yang menjadi ruang koordinasi antara pemerintah, pengelola destinasi, dan komunitas. Komunikasi tersebut memungkinkan koordinasi kegiatan dilakukan secara lebih fleksibel.
“Kita punya grup komunikasi, sehingga koordinasi bisa dilakukan tanpa harus selalu menggunakan anggaran besar,” katanya.
Ia membuka peluang kolaborasi dengan pengelola maupun komunitas yang telah memiliki konsep kegiatan. Menurutnya, pemerintah dapat ikut mendukung kegiatan yang sesuai dengan pengembangan destinasi wisata.
“Kalau pengelola atau komunitas sudah siap dengan programnya, kita bisa datang dan berkolaborasi,” pungkas Awang. (Adv/Disparkukar)
