GSNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menerbitkan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024, yang memuat kinerja makro, layanan dasar, evaluasi pemerintahan, dan realisasi anggaran daerah.
RLPPD 2024 disusun sebagai refleksi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sekaligus upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada masyarakat.
Kinerja Makro: Ekonomi dan Kesejahteraan
Pada semester II 2024, jumlah penduduk Kaltim mencapai 4.123.303 jiwa. Beberapa indikator makro menunjukkan capaian positif:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 78,20, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Tingkat kemiskinan: 6,11 persen.
Tingkat pengangguran terbuka: 5,31 persen.
Pertumbuhan ekonomi: 6,22 persen.
Pendapatan per kapita: Rp215,76 juta, dengan Gini Ratio 0,322.
Pelayanan Dasar: Pendidikan, Infrastruktur, dan Sosial
Pemprov Kaltim mencatat berbagai capaian di sektor pelayanan dasar:
Pendidikan: Partisipasi usia 16-18 tahun mencapai 96,35 persen, sedangkan kelompok usia 4-18 tahun sebesar 81,36 persen.
Kesehatan: 100 persen rumah sakit rujukan provinsi terakreditasi; layanan kesehatan untuk bencana dan KLB terpenuhi.
Infrastruktur: 100 persen jalan provinsi mantap, 62 persen kawasan rawan banjir dan abrasi terlindungi, serta 88,57 persen tenaga kerja konstruksi mendapat pelatihan profesional.
Perumahan dan permukiman: Proyek perumahan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum; kawasan kumuh ditangani seluas 10-15 hektare.
Ketertiban dan kesejahteraan sosial: Target 100 persen tercapai, termasuk bantuan sosial untuk disabilitas, anak, lansia, dan korban bencana.
Evaluasi Pemerintahan dan Keuangan
Dalam evaluasi LPPD 2022, Pemprov Kaltim meraih skor 3,5178 dengan status Kinerja Tinggi, menempati posisi ke-6 dari 38 provinsi. Selain itu, Pemprov Kaltim berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya dalam laporan keuangan pemerintah daerah 2023.
Di sisi keuangan, realisasi penerimaan daerah mencapai Rp22,08 triliun (104,06 persen dari target), sementara belanja daerah terserap Rp21,22 triliun.
Ajak Partisipasi Publik
Pemprov Kaltim mengajak masyarakat memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan. RLPPD 2024 diharapkan menjadi fondasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
