Reshuffle Kabinet Merah Putih Dinilai Berisiko Picu Persepsi Politik

Presiden Prabowo Subianto. (Sumber: rmol.id)

GSNews.id – Presiden Prabowo Subianto diingatkan untuk memperhatikan stabilitas politik nasional dalam melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Langkah pergantian menteri dinilai perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.


Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai reshuffle kabinet seharusnya mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi nasional secara menyeluruh. Menurutnya, perombakan kabinet yang terlalu sering dalam waktu relatif singkat berpotensi memunculkan kesan ketidakstabilan dalam arah kebijakan pemerintah.


“Reshuffle memang hak prerogatif presiden, tetapi jika dilakukan terlalu kerap, publik bisa menilai perencanaan kebijakan tidak berjalan solid,” kata Efriza, Sabtu (20/9/2025).


Ia juga menyoroti bahwa sejumlah reshuffle yang dilakukan belakangan tidak hanya berkaitan dengan evaluasi kinerja menteri, tetapi kerap dibaca publik sebagai bagian dari kompromi atau kesepakatan politik tertentu. Karena itu, pemerintah diminta lebih cermat agar perombakan kabinet dipersepsikan sebagai upaya meningkatkan kinerja, bukan sekadar transaksi politik.


“Pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik. Jangan sampai reshuffle dipahami sebagai bagian dari tarik-menarik kepentingan politik,” ujarnya.


Efriza menyinggung adanya kekosongan jabatan menteri dan wakil menteri usai reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo pada 8 September 2025. Beberapa posisi strategis sempat kosong, seperti Menteri BUMN setelah Erick Thohir mendapat penugasan baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital yang ditinggal Anggara Raka usai diangkat menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.


Menurutnya, pola reshuffle bertahap dengan mengosongkan jabatan penting dapat memunculkan asumsi negatif di ruang publik. Kondisi tersebut dinilai berisiko mengganggu efektivitas kerja kementerian sekaligus memicu spekulasi politik.


“Jika posisi strategis dibiarkan kosong terlalu lama, persepsi publik bisa berkembang ke arah yang kurang positif,” pungkas Efriza.


(ntdkplw)