GSNews.id – Proyek terowongan penghubung Jalan Sultan Alimuddin–Jalan Kakap belum bisa dinikmati dalam waktu dekat. Meski jalur bawah tanahnya sudah tembus dari inlet ke outlet, persoalan stabilitas lereng dan tambahan anggaran kini menjadi hambatan serius.
Sorotan menguat setelah Komisi III DPRD Samarinda melakukan tinjauan lapangan, Senin (2/3/2026).
Tambahan Rp90 Miliar Dipertanyakan
DPRD Samarinda menyoroti usulan tambahan anggaran sebesar Rp90 miliar dari kontraktor pelaksana, PT Pembangunan Perumahan Tbk. Dana itu disebut diperuntukan untuk pengamanan lereng pasca insiden longsor yang sempat ramai diperbincangkan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai angka tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam. Ia mengingatkan, pada akhir 2025 lalu sudah ada tambahan anggaran Rp50 miliar untuk penguatan struktur di kedua sisi terowongan.
“Kami mempertanyakan penambahan Rp90 miliar ini. Jangan sampai anggaran terus membengkak tanpa benar-benar menyelesaikan persoalan longsor,” tegasnya.
Menurutnya, setiap tambahan biaya harus berbasis kajian teknis yang terukur agar tidak membebani keuangan daerah.
Masih Tahap Usulan
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas PUPR Samarinda, Hendra Kusuma, menjelaskan angka Rp90 miliar tersebut masih sebatas usulan dari tim teknis lapangan dan belum masuk dalam penganggaran final.
Pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi kembali sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
Sementara itu, perwakilan kontraktor menyebut kebutuhan anggaran muncul dari hasil pemodelan teknis terbaru untuk memastikan lereng benar-benar stabil dan aman dari potensi longsor susulan.
Tersandera Pembebasan Lahan
Selain persoalan teknis dan biaya, proyek ini juga masih terkendala pembebasan lahan. Tercatat sekitar empat hingga lima bidang tanah di sisi inlet belum tuntas secara administratif.
Selama persoalan anggaran dan lahan belum rampung, peresmian terowongan yang diharapkan menjadi solusi kemacetan di Kota Samarinda dipastikan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Sebagai informasi, proyek ini digadang-gadang menjadi salah satu infrastruktur strategis untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan padat perkotaan, terutama pada jam sibuk.
