GSNews.id – Keterbatasan anggaran membuat Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) harus lebih selektif dalam menjalankan program peningkatan sumber daya manusia (SDM) pariwisata.
Peserta yang difasilitasi tidak hanya ditentukan berdasarkan jumlah kuota. Dispar Kukar mempertimbangkan aktivitas, kebutuhan, serta kesesuaian bidang peserta dengan program yang diberikan.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dispar Kukar, Sadli, mengatakan pola tersebut diterapkan agar program pembinaan memberikan manfaat yang bisa langsung dirasakan di lapangan.
“Program sertifikasi tetap kami upayakan ada. Namun, pelaksanaannya tentu harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang dimiliki dinas,” ujar Sadli di Kantor Dispar Kukar, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, pelaku pariwisata yang masih aktif menjadi salah satu prioritas. Terutama mereka yang membutuhkan peningkatan kemampuan sesuai aktivitas yang sedang dijalankan.
Materi pembinaan juga disusun berdasarkan kebutuhan pengelolaan pariwisata. Beberapa di antaranya mencakup pengelolaan homestay, keamanan dan keselamatan daya tarik wisata, kebersihan, hingga pengelolaan destinasi.
Dispar Kukar juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar langsung melalui kunjungan ke destinasi di daerah lain. Cara tersebut diharapkan memberikan pengalaman praktis mengenai pola pengelolaan yang dapat diadaptasi sesuai kondisi Kukar.
“Yang kami harapkan dari kegiatan di luar daerah adalah peserta tidak berhenti pada pengalaman berkunjung. Ada hal yang dipelajari, kemudian bisa menjadi masukan untuk pengelolaan destinasi di tempat mereka masing-masing,” jelasnya.
Selektivitas juga diterapkan dalam program sertifikasi profesi. Dispar Kukar memastikan calon peserta memiliki aktivitas pekerjaan yang sejalan dengan bidang sertifikasi yang akan diikuti.
Pertimbangan tersebut dilakukan karena biaya sertifikasi cukup besar. Pemerintah ingin fasilitas yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan peserta setelah memperoleh sertifikat.
“Penentuan peserta kami sesuaikan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi, orang yang disertifikasi memang harus punya aktivitas sesuai bidangnya, supaya hasil sertifikasinya bisa dipakai dalam pekerjaan,” katanya.
Pada program sebelumnya, Dispar Kukar bekerja sama dengan Jana Dharma Indonesia (JDI) Yogyakarta dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Program serupa masih diupayakan kembali tahun ini dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia.
Sadli menegaskan, keberhasilan pembinaan SDM tidak semata dilihat dari banyaknya sertifikat yang dihasilkan. Pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dapat diterapkan dalam aktivitas pariwisata juga menjadi bagian penting dari hasil program.
“Upaya peningkatan SDM tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan sertifikat, tetapi juga pengetahuan dan pengalaman yang dapat digunakan dalam aktivitas pariwisata di daerah masing-masing,” tandasnya.
Melalui pola tersebut, Dispar Kukar berharap setiap program peningkatan SDM dapat lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi pengelola destinasi maupun pelaku usaha pariwisata. (adv/disparkukar)
