GSNews.id — Penguatan peran masyarakat adat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali ditegaskan melalui Musyawarah Besar (Mubes) ke-VII Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) yang digelar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Sabtu (24/1/2026).
PDKT Dinilai Punya Peran Strategis
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, membuka langsung kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga keberlanjutan sosial dan budaya yang harus dijaga bersama masyarakat adat.
“Saya berharap melalui Mubes ke-VII ini, PDKT terus menjadi bagian dari langkah strategis pembangunan IKN. Dukungan masyarakat adat sangat penting bagi keberlanjutan Nusantara,” ujar Basuki.
Keterlibatan Masyarakat Lokal Diperluas
Basuki mengungkapkan, komitmen pelibatan masyarakat lokal ditunjukkan melalui komposisi pegawai Otorita IKN. Saat ini, sekitar 30 persen pegawai berasal dari Kalimantan Timur.
Selain itu, Otorita IKN juga tengah menyiapkan kawasan pusat kebudayaan (cultural center) yang akan menjadi ruang publik dan ekspresi budaya masyarakat di IKN.
IKN Jadi Momentum Peningkatan SDM Dayak
Ketua Umum PDKT, Syaharie Jaang, menilai kehadiran IKN harus dimanfaatkan sebagai momentum peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Dayak agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.
“Tanpa pendidikan dan kualitas SDM yang baik, kita bisa tertinggal di daerah kita sendiri. IKN ini harus kita sambut dengan kesiapan,” tegas Jaang.
Dukungan Pemerintah Daerah
Musyawarah besar ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji. Ia menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap PDKT yang dinilai konsisten memperkuat peran masyarakat adat.
“Dayak merupakan bagian penting dari sejarah dan identitas Kalimantan Timur. Pemerintah provinsi mendukung penguatan peran masyarakat adat dalam pembangunan,” ucap Seno Aji.
Mubes PDKT ke-VII diikuti ratusan peserta dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur. Forum ini menegaskan komitmen bersama untuk membangun IKN secara inklusif dan berkeadilan, dengan masyarakat adat sebagai mitra strategis menuju Nusantara 2028.
