GSNews.id – Menjelang datangnya Bulan Suci Ramadan, isu stabilitas pasokan listrik kembali menjadi perhatian di Kabupaten Berau. PT PLN (Persero) UP3 Berau menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga layanan tetap berjalan, di tengah meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat.
Manager PLN ULP Berau, Clif Salomo Panjaitan, menyampaikan bahwa potensi gangguan listrik umumnya dipengaruhi oleh faktor teknis internal maupun faktor eksternal di lapangan. Namun, ia memastikan kondisi kelistrikan Berau saat ini masih terkendali.
Pasokan Listrik Diklaim Aman
Clif menjelaskan, sistem kelistrikan Berau memperoleh dukungan pasokan dari Sistem Mahakam dengan suplai rata-rata berada di kisaran 8–10 megawatt (MW). Kapasitas maksimal yang tersedia disebut mencapai 15–17 MW, sementara beban puncak listrik Berau berada di angka 43–45 MW.
Menurutnya, dukungan tersebut menjadi salah satu upaya PLN dalam menekan risiko gangguan selama Ramadan. Seluruh personel juga disiagakan untuk menjaga keandalan jaringan.
“Kami berupaya meminimalisasi potensi defisit maupun pemadaman. Kesiapan petugas sudah kami siapkan sejak awal Ramadan,” ujarnya.
Kesiapan PLN Tuai Sorotan
Di sisi lain, pernyataan kesiapan PLN tersebut mendapat respons dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Berau. Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Berau, Asri, menilai persoalan listrik saat Ramadan masih menjadi kekhawatiran rutin masyarakat.
Ia menegaskan bahwa perawatan dan perbaikan jaringan listrik merupakan tanggung jawab PLN sebagai penyedia layanan publik.
“Pemeliharaan jaringan memang sudah menjadi tugas PLN,” kata Asri.
Ketergantungan Sistem Mahakam Dipersoalkan
Asri juga mengingatkan agar PLN tidak sepenuhnya menggantungkan pasokan listrik Berau pada Sistem Mahakam. Menurutnya, jika terjadi gangguan pada sistem tersebut, masyarakat Berau berpotensi kembali menjadi pihak yang dirugikan.
“Jangan hanya mengandalkan Sistem Mahakam. Kalau di sana bermasalah, masyarakat Berau yang jadi tumbalnya,” tegasnya.
Ia pun meminta PLN tidak hanya menyampaikan rencana atau teori, melainkan membuktikan konsistensi pelayanan di lapangan selama Ramadan berlangsung.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah bukti, bukan sekadar janji,” tutupnya.
