GSNews.id — Pemerintah bersama DPR RI kembali menegaskan komitmen percepatan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam Rapat Kerja dan RDP dengan Komisi II DPR RI, Selasa (25/11/2025), kesiapan infrastruktur dan kelembagaan menjadi fokus utama untuk memastikan Nusantara siap berfungsi sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.
Progres KIPP Jadi Sorotan Utama
Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara membahas capaian pembangunan fisik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) serta monitoring lanjutan konstruksi. Pemerintah menetapkan target pemindahan 4.100 ASN hingga 2028 sebagaimana amanat Perpres 79/2025.
Menurut data Kementerian PUPR, sejumlah infrastruktur utama seperti Istana Presiden, kantor kementerian koordinator, dan hunian ASN sudah berada pada kisaran progres 65–80%. Beberapa paket bahkan memasuki tahap finishing dan siap menjalani proses uji fungsi.
Persiapan Sistem Pemerintahan Daerah Khusus
Rapat juga menyoroti proses pembentukan IKN sebagai Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus). Otorita IKN tengah menyusun berbagai regulasi penting, termasuk pembagian wilayah administrasi, struktur organisasi, serta mekanisme tata kelola aset dan keuangan.
Dari sisi teknis, pemerintah menyiapkan penegasan batas wilayah, kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan, hingga analisis jabatan dan beban kerja. Penyusunan kerangka ini menjadi dasar agar IKN dapat beroperasi sebagai kota pemerintahan modern sejak awal transisi.
Putusan MK Soal Tanah Diluruskan
Isu mengenai Hak Atas Tanah juga menjadi perhatian. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, meluruskan informasi yang beredar terkait putusan Mahkamah Konstitusi.
“Putusan MK bukan mencabut hak atas tanah, tetapi merevisi mekanisme pemberiannya. HGB misalnya yang tadinya satu siklus diberikan sekaligus 80 tahun, diperbaiki menjadi satu siklus terdiri atas pemberian perpanjangan dan pembaharuan masing-masing 30–20 dan 30 tahun,” ujar Basuki.
Ia juga menegaskan bahwa investor masih menunjukkan dukungan positif terhadap skema tersebut.
“Sampai saat ini tidak ada keluhan dari investor. Kami bersyukur mendapat dukungan politik yang sangat kuat untuk IKN,” tambahnya.
Dukungan Politik Terus Menguat
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan optimismenya terhadap kelanjutan pembangunan IKN.
“Betapa bangga kita punya Ibu Kota atas rasa cipta karsa kita sendiri. Dengan kita pindah ke IKN, seluruh warga negara punya mimpi yang sama. Jangan ragu lagi tentang kelanjutan IKN!” tegasnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menilai pemindahan IKN bukan hanya persoalan pemindahan pegawai, tetapi transformasi menyeluruh.
“Pemindahan IKN bukan hanya memindahkan orang, tapi memindahkan fungsi. Insyaallah pimpinan juga pindah, agar seluruh ekosistem pemerintahan bergerak,” ungkapnya.
IKN Diharapkan Jadi Simbol Tata Kelola Modern
Otorita IKN berharap penguatan koordinasi lintas lembaga melalui rapat ini dapat memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. Selain menghadirkan pusat pemerintahan baru yang efektif, IKN diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya untuk wilayah Kalimantan.
Dengan progres infrastruktur yang terus meningkat dan dukungan politik yang konsisten, Nusantara semakin mendekati visinya sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, hijau, dan berfungsi penuh pada 2028.
