GSNews.id — Kehadiran Komisi XI DPR RI di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara memberi sinyal kuat bahwa dukungan politik terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap solid. Dalam kunjungan reses yang berlangsung Rabu (10/12/2025), menegaskan bahwa megaproyek ini akan terus dikawal sesuai amanat undang-undang.
Pastikan IKN Tetap Berjalan Sesuai Rambu Undang-Undang
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, bersama jajaran mitra kerja terkait. Rombongan meninjau langsung beberapa titik pembangunan strategis, seperti Istana Negara, Istana Garuda, serta kawasan yang nantinya menjadi pusat legislatif.
Dalam tinjauannya, Dolfie menegaskan bahwa pembangunan IKN yang sedang berjalan sudah selaras dengan mandat regulasi.
“Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana yang diamanatkan undang-undang sudah dijalankan. Tentu harapan kami untuk IKN sebagai masa depan Indonesia ini, terus berjalan sebagaimana yang ditetapkan undang-undang,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Komisi XI melihat pembangunan IKN tidak hanya sebagai proyek fisik, tetapi sebagai proses pemindahan pusat pemerintahan yang harus dijamin keberlanjutannya secara hukum dan politik.
Konsolidasi Pendanaan dan Perencanaan Bersama Bappenas dan Kemenkeu
Komisi XI DPR merupakan komisi yang membidangi keuangan dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga kunjungan ini juga bertujuan memastikan konsistensi pendanaan, pengawasan anggaran, dan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian.
Dalam agenda tersebut, Komisi XI turut melibatkan Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai mitra kerja utama untuk menjamin keberlanjutan IKN sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Konsolidasi ini penting karena pembangunan IKN pada 2025–2026 telah memasuki tahap krusial, termasuk penyelesaian kawasan pemerintahan, perumahan ASN, jaringan utilitas, dan transportasi pendukung.
Penanaman Pohon Jadi Pesan Komitmen Jangka Panjang
Mengakhiri agenda kunjungan, rombongan Komisi XI DPR melakukan penanaman pohon endemik Kalimantan sebagai simbol dukungan terhadap konsep “forest city” yang menjadi identitas IKN.
Aksi ini menegaskan bahwa keberlanjutan IKN tidak hanya menyangkut infrastruktur pemerintahan, tetapi juga komitmen menjaga ekosistem dan lingkungan hidup di kawasan Nusantara.
Pengawasan Politik Diperkuat demi Kepastian Arah IKN
Kunjungan kerja Komisi XI ini menegaskan bahwa dukungan terhadap pembangunan IKN bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi legitimasi politik. Dengan kuatnya komitmen di tingkat legislatif, pembangunan Nusantara diyakini akan tetap berada di jalur yang telah ditetapkan, sekaligus memperkuat arah Indonesia menuju pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan.
