Anggaran Rp6 Triliun Siap, Otorita IKN Lantik Pejabat Perbendaharaan

Foto: Humas Otorita IKN

GSNews.id — Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki tahap baru setelah anggaran Otorita IKN Tahun 2026 resmi tersedia sebesar Rp6 triliun. Seiring itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melantik jajaran pejabat perbendaharaan guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan optimal.

Pelantikan Pejabat Perbendaharaan

Pelantikan tersebut dilakukan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN Tahun Anggaran 2026 resmi diterbitkan dengan nilai mencapai Rp6 triliun. DIPA ini menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan IKN sepanjang 2026.

Pelantikan dilaksanakan pada Rabu (31/12) di Kantor Otorita IKN yang mencakup kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran.

Seluruh pejabat yang dilantik juga menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen pada pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Rincian Pejabat dan Tanggung Jawab

Pada Tahun Anggaran 2026, Otorita IKN memastikan enam kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, lima pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan tiga bendahara pengeluaran.

Basuki menekankan bahwa pengelolaan anggaran dalam jumlah besar menuntut sikap profesional dan penuh tanggung jawab. Ia berharap anggaran yang tersedia benar-benar dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan IKN.

“Ini tanggung jawab kita bersama untuk membelanjakan uang negara sebaik-baiknya. Pastikan amanah ini dijalankan dengan profesional dan hindari conflict of interest dalam setiap keputusan,” tegas Basuki.

Guna mensukseskan IKN sebagai proyek strategis nasional, Basuki juga mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjaga integritas.

Optimisme Pelaksanaan Pembangunan IKN

Dengan selesainya pelantikan pejabat perbendaharaan, Otorita IKN kini memasuki fase pelaksanaan program 2026. Fokus diarahkan pada efektivitas penggunaan anggaran guna mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara.