GSNews.id – Keterbatasan layanan Rumah Sakit (RS) Korpri menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Dari rencana kapasitas 50 tempat tidur, hanya 13 bed yang saat ini dapat digunakan akibat kondisi gedung yang belum layak.
Kondisi tersebut mendorong DPRD meminta agar anggaran Rp98 miliar yang dialokasikan untuk pengembangan tahap II ditinjau ulang dan difokuskan sementara pada perbaikan bangunan serta pemenuhan fasilitas medis.
Banyak Gedung Belum Layak Pakai
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, mengatakan sejumlah gedung RS Korpri mengalami kerusakan cukup serius, mulai dari kebocoran, genangan air, hingga retakan bangunan.
“Kami meminta pemerintah dan PU agar memprioritaskan perbaikan gedung yang sudah ada. Banyak bangunan rusak dan belum bisa difungsikan secara optimal,” katanya, Kamis (22/1/2026).
Kapasitas Bisa Ditingkatkan
Menurut Baba, optimalisasi gedung yang ada akan berdampak langsung pada peningkatan kapasitas layanan rumah sakit. Namun, hal tersebut juga harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia.
“Kalau gedung yang ada bisa dimaksimalkan, tentu kapasitas pelayanan meningkat. Tapi ini juga harus dibarengi dengan peningkatan SDM,” jelas Baba.
Anggaran Dinilai Lebih Tepat Sasaran
Ia menilai anggaran Rp98 miliar cukup untuk membiayai rehabilitasi bangunan sekaligus pengadaan peralatan medis yang masih kurang di RS Korpri.
“Dengan anggaran itu, kita bisa memperbaiki gedung yang rusak dan sekaligus meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Pembangunan Baru Menyusul
Meski anggaran tersebut telah tercantum dalam APBD 2026, DPRD menilai pergeseran anggaran masih memungkinkan setelah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pihak terkait.
DPRD juga meminta agar seluruh perizinan pembangunan gedung baru tetap dipersiapkan, sementara pelaksanaan fisik dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya setelah kondisi RS Korpri dinilai optimal.
