GSNews.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI resmi memberlakukan pembatasan kunjungan ke Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebijakan ini mulai diterapkan sejak 8 Juli hingga 31 Agustus 2024, sebagai bagian dari persiapan Peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia.
Kunjungan Dibatasi untuk Kelancaran Persiapan Upacara
Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pembatasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pembangunan dan persiapan upacara peringatan kemerdekaan berjalan optimal tanpa hambatan.
“Kunjungan hanya boleh dilakukan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persiapan dan pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 RI, dengan mendapatkan izin tertulis Ketua Tim Satgas Pembangunan Infrastruktur,” ujar Basuki, Rabu (11/7/2024), dalam rilis resminya.
Hanya untuk Kunjungan Kedinasan dan Dalam Jumlah Terbatas
Meski dibatasi, kunjungan kedinasan masih diperbolehkan, namun dengan aturan yang ketat.
“Kunjungan hanya dilakukan pada hari Kamis hingga Jumat dengan jumlah tamu maksimal 10 orang dan jumlah kendaraan maksimum dua unit,” lanjutnya.
Langkah ini diambil untuk menjaga kenyamanan dan keamanan lokasi proyek, sekaligus meminimalkan potensi gangguan di tengah padatnya aktivitas pembangunan jelang upacara kenegaraan pertama yang akan digelar di IKN.
Fokus pada Persiapan Infrastruktur Strategis
Selain pembatasan kunjungan, Kementerian PUPR juga menekankan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di kawasan inti IKN. Proyek seperti jalan utama, fasilitas publik, dan gedung pemerintahan ditargetkan rampung tepat waktu agar kegiatan kenegaraan dapat berjalan lancar.
Dampak bagi Instansi dan Mitra Kerja
Kebijakan ini turut mempengaruhi jadwal kunjungan dinas dari berbagai kementerian dan lembaga. Pihak yang ingin melakukan inspeksi atau koordinasi lapangan diminta menyesuaikan waktu dan mengikuti prosedur izin ketat. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak agar persiapan HUT ke-79 RI berlangsung efisien dan aman.
