GSNews.id – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto dinilai tidak memiliki dampak langsung bagi kehidupan masyarakat, sehingga wajar jika memicu kritik dan penolakan dari berbagai kalangan. Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Raya Rangkuti, dalam diskusi daring yang digelar Lingkar Diskusi Indonesia (LIDI) bertajuk “Pro-Kontra Gelar Pahlawan: Kejar Tayang?”, Minggu, 26 Oktober 2025.
Raya menilai, penetapan gelar Pahlawan Nasional seharusnya memiliki makna substantif bagi bangsa, bukan sekadar simbol atau keputusan administratif. Ia mempertanyakan relevansi gelar tersebut terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, korupsi, dan kesejahteraan publik.
Menurutnya, semakin banyaknya tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional justru berpotensi mengaburkan makna penghargaan itu sendiri. Ia menilai, tanpa kriteria yang tegas dan konsisten, gelar tersebut berisiko kehilangan nilai moral dan historis di mata publik.
Raya juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemberian gelar tidak dimaksudkan untuk merendahkan pahlawan-pahlawan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, ia menilai proses penetapan perlu dievaluasi agar tidak terkesan mengobral gelar dan menurunkan rasa hormat masyarakat terhadap predikat Pahlawan Nasional.
Lebih lanjut, ia menyebut sejumlah prinsip dasar yang seharusnya melekat pada sosok yang layak mendapatkan gelar kehormatan tersebut. Di antaranya adalah hidup sederhana, menolak politik uang dan nepotisme, menjunjung tinggi nilai demokrasi, serta mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.
Diskusi ini menambah daftar suara kritis yang mendorong pemerintah agar lebih selektif dan transparan dalam menetapkan gelar Pahlawan Nasional, sehingga penghargaan tersebut tetap memiliki makna penting bagi perjalanan bangsa.
(ntdkplw)
