GSNews.id — Rencana aksi unjuk rasa bertajuk “Lengserkan Gubernur” yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 mulai memanaskan situasi politik di Kalimantan Timur (Kaltim). Aksi tersebut digagas Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah daerah.
PWI Tegaskan Posisi Netral
Di tengah dinamika tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim menegaskan sikapnya untuk tetap berada di posisi netral dan tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis.
Hal itu disampaikan dalam rapat internal yang digelar di Sekretariat PWI Kaltim di Samarinda. Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, menyebut pihaknya terbuka terhadap berbagai pihak yang ingin berdiskusi.
“Silakan saja datang dan berdiskusi, tetapi PWI tetap berdiri di garis netral,” jelas Rahman.
Dalam rapat tersebut juga dibahas rencana kunjungan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ke Gedung PWI Kaltim di Jalan Biola No 8, Samarinda. Jika agenda tersebut terlaksana, PWI berencana mengundang seluruh asosiasi pers di Kalimantan Timur.
Tolak Upaya Penggiringan
Pengurus PWI, Duito Susanto, menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang komunikasi, namun menolak segala bentuk upaya yang mengarah pada kepentingan tertentu. Bahkan dirinya akan mengundang seluruh anggota dan wartawan senior untuk hadir dalam pertemuan tersebut.
“Kita membolehkan apa saja, tapi poin pentingnya adalah tidak menggiring PWI, apalagi mencoba mengkondisikan PWI Kaltim untuk kepentingan tertentu,” ucap Duito.
Sikap serupa disampaikan pengurus lainnya, Dirhan, yang mengingatkan pentingnya menjaga independensi organisasi dari pengaruh politik praktis.
Sementara itu, Sekretaris Umum PWI Kaltim, Said Sahab, menegaskan bahwa organisasi tetap terbuka terhadap komunikasi dari berbagai pihak.
“Pokoknya kita tidak menolak siapapun yang ingin bertandang ke PWI. Kita terbuka untuk komunikasi dengan siapa saja,” ujarnya.
Aksi Disebut Akumulasi Kekecewaan
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim memastikan rencana aksi pada 21 April 2026 terus dimatangkan. Koordinator aliansi, Erly Sopiansyah, menyebut persiapan telah berjalan, termasuk pendirian posko sebagai pusat koordinasi.
“Persiapan sudah berjalan. Kami telah mendirikan posko dan terus menggalang kekuatan karena ini adalah perjuangan masyarakat,” kata Erly, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, rencana aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada publik. Ia menilai sejumlah keputusan justru memicu polemik di tengah masyarakat.
Partisipasi Publik Jadi Sorotan
Dalam beberapa dinamika sebelumnya, meningkatnya rencana aksi massa kerap menjadi indikator tingginya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Selama berlangsung damai dan sesuai aturan, aksi unjuk rasa menjadi bagian dari mekanisme demokrasi yang dilindungi.
Situasi ini sekaligus menunjukkan bahwa ruang publik di daerah tetap terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
