GSNews.id – Polemik mobil dinas mewah untuk Gubernur Kalimantan Timur akhirnya berujung pada pembatalan. Rudy Mas’ud memilih mengembalikan unit kendaraan yang baru diadakan melalui APBD Perubahan 2025 tersebut, meski proses serah terima sebelumnya telah rampung.
Keputusan itu diambil setelah muncul sorotan publik dan perdebatan luas di media sosial terkait urgensi pengadaan kendaraan senilai miliaran rupiah tersebut.
Respons atas Sorotan Publik
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa gubernur mempertimbangkan berbagai masukan sebelum memutuskan pembatalan. Konsultasi dilakukan dengan sejumlah lembaga pengawas seperti Kemendagri, KPK, dan BPK.
Menurutnya, kepala daerah memilih menjaga kepercayaan masyarakat dibanding mempertahankan fasilitas jabatan.
“Beliau mendengar aspirasi tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam situasi seperti ini, stabilitas dan kepercayaan publik menjadi prioritas,” ungkap Faisal di Samarinda, Minggu (1/2/2026).
Unit Belum Digunakan
Kendaraan yang dimaksud merupakan Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e dengan nilai kontrak Rp8.499.936.000. Unit tersebut diketahui baru diserahterimakan pada 20 November 2025.
Namun kendaraan itu belum pernah digunakan untuk operasional di Kaltim karena masih berada di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta.
Gubernur kemudian memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera memproses pengembalian.
Mekanisme Pengembalian Dana
Proses administrasi pembatalan telah berjalan sejak akhir pekan lalu. Penyedia, CV Afisera Samarinda, disebut bersikap kooperatif.
Sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dana wajib dikembalikan ke kas daerah maksimal 14 hari setelah unit diterima kembali oleh penyedia.
Sebagai informasi, pengadaan kendaraan dinas kepala daerah memang diatur dalam standar barang milik daerah dan diperbolehkan sepanjang sesuai spesifikasi dan kemampuan fiskal. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut tetap berada dalam ruang pengawasan publik, terutama di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
Langkah pengembalian ini sekaligus menegaskan bahwa penggunaan APBD tidak hanya harus sesuai aturan administratif, tetapi juga mempertimbangkan sensitivitas sosial.
Ke depan, Rudy Mas’ud akan kembali menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas kedinasan.
