GSNews.id – Di tengah kekhawatiran sebagian mahasiswa terkait kelancaran pencairan program Gratispol, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan komitmen Pemprov untuk menjamin biaya kuliah seluruh mahasiswa Kaltim yang memenuhi syarat, tanpa membedakan PTN dan PTS.
Pemprov Tegaskan Tidak Ada Diskriminasi Perguruan Tinggi
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memastikan bahwa program bantuan pendidikan Gratispol tetap berjalan sesuai komitmen awal, yakni memberikan dukungan pembiayaan kuliah bagi seluruh mahasiswa asal Kaltim. Penegasan ini disampaikan menyusul kekhawatiran dari sebagian mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) terkait kemungkinan keterlambatan pencairan bantuan.
Rudy menegaskan, Gratispol dirancang untuk memberikan jaminan biaya pendidikan secara adil, baik bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS). Selama syarat dipenuhi, seluruh mahasiswa akan terakomodasi.
“Prinsipnya, semua mahasiswa yang memenuhi ketentuan akan dibiayai pemerintah provinsi. Tapi tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi,” ucapnya.
Ini Syarat Utama Penerima Gratispol
Beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa penerima bantuan, di antaranya:
- Domisili minimal 3 tahun di Kaltim, dibuktikan dengan dokumen resmi.
- Tidak menerima beasiswa lain guna mencegah tumpang tindih pendanaan.
- Administrasi kampus harus rapi dan dapat diverifikasi, terutama bagi PTS yang memiliki sistem pengelolaan beragam.
“Kalau dobel beasiswa tentu tidak bisa. Kita harus memastikan keadilan untuk semua. Untuk kampus swasta pun sama, selama administrasinya rapi dan memenuhi persyaratan, semuanya bisa terakomodasi,” tegas Rudy.
Program Pendidikan Terbesar dalam Sejarah Kaltim
Gratispol, yang diluncurkan pada 2025 oleh pasangan Gubernur–Wakil Gubernur Rudy Mas’ud – Seno Aji, menjadi salah satu program pendidikan dengan cakupan terbesar di Kaltim. Bantuan tidak hanya menanggung UKT, tetapi juga kebutuhan dasar kuliah hingga dukungan kepada tenaga pendidik.
Program ini disusun sebagai langkah strategis jangka panjang dalam mempersiapkan SDM Kaltim menghadapi transformasi ekonomi dan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah berharap Gratispol dapat memperluas akses pendidikan tinggi, mengurangi kemiskinan struktural, serta mendorong lahirnya tenaga kerja terdidik.
Pada tahun pertama pelaksanaannya, Gratispol telah menanggung UKT lebih dari 32 ribu mahasiswa dan menyiapkan anggaran tambahan untuk memperluas cakupan pada tahun berikutnya.
Keluhan PTS Ditanggapi, Sistem Pendataan Dibenahi
Sebagian mahasiswa PTS sebelumnya mengeluhkan perbedaan administrasi kampus, variasi UKT, dan proses verifikasi data yang kerap menyebabkan pencairan tidak bersamaan dengan PTN. Namun Rudy memastikan bahwa Pemprov tidak pernah membeda-bedakan status perguruan tinggi.
“Mahasiswa negeri ataupun swasta, semuanya kita perlakukan sama. Yang penting persyaratannya lengkap,” ujarnya.
Pemprov saat ini tengah menyempurnakan sistem pendataan, mulai dari validasi domisili hingga sinkronisasi administrasi kampus, agar pencairan pada tahun berikutnya berjalan lebih cepat dan teratur. Pemerintah juga menyiapkan sistem digital yang memungkinkan mahasiswa memantau status bantuan secara mandiri.
Rudy menutup penjelasannya dengan pesan khusus bagi mahasiswa Kaltim.
“Kami ingin semua anak Kaltim punya kesempatan kuliah. Gratispol ini untuk masa depan kalian, dan untuk masa depan Kalimantan Timur. Sepanjang semua syarat dipenuhi, insya Allah semuanya aman,” pungkasnya.
