GSNews.id – Pengelola Buana Jaya Agro Ekowisata di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), belum memberlakukan tiket masuk bagi pengunjung. Penetapan tarif masih dipertimbangkan karena pengelola perlu memastikan dasar regulasi dan kesiapan fasilitas wisata.
Ketua Pokdarwis Buana Jaya Agro Ekowisata, Eko Widodo, mengatakan pengelola belum ingin menarik biaya kunjungan selama fasilitas yang tersedia masih terbatas. Pembahasan mengenai aturan penerapan tiket juga perlu dilakukan bersama pihak terkait.
“Untuk tiket masuk memang belum ada. Kami masih perlu membicarakan dasar aturannya, sementara fasilitas juga masih terbatas. Kami merasa belum tepat kalau menarik biaya ketika fasilitasnya belum memadai,” ujar Eko, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, kebijakan tarif tidak hanya berkaitan dengan pemasukan pengelola, tetapi juga perlu mempertimbangkan pelayanan yang diterima wisatawan. Karena itu, kesiapan kawasan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum tiket masuk diberlakukan.
“Kami juga melihat kondisi fasilitas yang ada sekarang. Kalau nantinya ada kebijakan tiket, tentu perlu dipertimbangkan bagaimana kesiapan kawasan dan kenyamanan pengunjung. Jadi, bukan hanya soal menarik biaya, tetapi juga bagaimana pengelolaan wisata bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Saat ini, kawasan Buana Jaya Agro Ekowisata belum dibuka secara rutin. Pengelola sempat menerima kunjungan pada awal 2026, tetapi aktivitas tersebut dihentikan sementara karena masih ada pembenahan, terutama di area air terjun.
Pokdarwis menargetkan kawasan wisata tersebut dapat kembali dibuka pada 2027. Sebelum itu, pengelola ingin mempersiapkan kawasan secara bertahap agar lebih siap menerima kunjungan wisatawan.
Buana Jaya memiliki sejumlah potensi wisata, mulai dari air terjun dan kawasan hutan hingga kebun masyarakat. Pengunjung juga pernah diperkenalkan dengan kegiatan edukasi, seperti budidaya jamur tiram, pembuatan jamu herbal, dan budidaya lebah kelulut.
Melalui paket wisata edukasi, pengunjung dapat mengikuti trekking, mengunjungi kebun alpukat milik warga, serta mengenal aktivitas usaha masyarakat. Namun, kegiatan tersebut belum berjalan rutin seiring penghentian sementara kunjungan ke kawasan ekowisata.
Eko mengatakan pengunjung yang membutuhkan pendamping atau pemandu dapat menghubungi pengelola. Sementara itu, sebagian wisatawan juga pernah datang secara mandiri tanpa menggunakan jasa pemandu.
“Kalau pengunjung membutuhkan pendamping, mereka bisa menghubungi pengelola. Ada juga yang datang sendiri. Untuk ke depannya, kami ingin pengelolaan kunjungan bisa lebih tertata sesuai dengan kesiapan kawasan,” katanya.
Ke depan, pengembangan destinasi diarahkan untuk menggabungkan potensi ekowisata dan agrowisata. Selain pembenahan fasilitas, pembahasan mengenai dasar penerapan tarif juga diperlukan agar pengelolaan kawasan memiliki pedoman yang jelas.
Eko berharap perbaikan kawasan dan koordinasi dengan pihak terkait dapat mendukung pengelolaan wisata yang lebih baik. Dengan kesiapan fasilitas dan aturan yang jelas, kebijakan tiket masuk nantinya dapat dipertimbangkan sesuai kondisi kawasan dan kebutuhan pengunjung.
“Harapannya, kawasan ini bisa dibenahi terlebih dahulu dan pengelolaannya semakin siap. Untuk persoalan tiket, kami perlu membicarakannya lebih lanjut agar kebijakan yang diterapkan nantinya memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” tuturnya. (adv/disparkukar)
