GSNews.id — Polemik anggaran laundry di lingkungan Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur yang tembus Rp450 juta akhirnya dijelaskan pemerintah. Angka besar itu ditegaskan bukan sekadar untuk mencuci pakaian kepala daerah, melainkan kebutuhan kebersihan fasilitas negara secara menyeluruh.
Bukan Sekadar Cuci Baju Gubernur
Plt Kepala Biro Umum Sekprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menyebut terjadi salah tafsir di publik akibat deskripsi anggaran yang terlalu singkat dalam dokumen pengadaan.
“Anggaran itu digunakan untuk pembersihan karpet, sprei, bed cover, cover kursi, hingga perlengkapan jamuan,” ujarnya.
Ia menegaskan, komponen tersebut mencakup seluruh fasilitas di rumah jabatan, bukan hanya kebutuhan pribadi gubernur.
Disusun Sejak 2025, Masuk Belanja Kepala Daerah
Astri menjelaskan, anggaran tersebut sudah dirancang sejak akhir 2025 dalam kategori belanja keperluan kepala daerah. Namun, penyebutan yang tidak rinci di sistem rencana umum pengadaan memicu persepsi berbeda di masyarakat.
Ke depan, Pemprov berjanji akan memperjelas struktur pengelompokan agar tidak menimbulkan polemik serupa.
Efisiensi Picu Kenaikan Kebutuhan
Menariknya, lonjakan biaya laundry justru disebut sebagai dampak dari kebijakan efisiensi. Banyak agenda pemerintahan kini dialihkan dari hotel ke fasilitas milik pemerintah, seperti rumah jabatan dan guesthouse.
Dampaknya, penggunaan perlengkapan seperti karpet, linen, hingga perlengkapan jamuan menjadi lebih intens.
Fasilitas Padat, Standar Kebersihan Dijaga
Selain rumah jabatan, guesthouse Pemprov Kaltim juga disebut hampir selalu terisi. Fasilitas dengan sekitar 10 kamar itu rutin digunakan untuk menjamu tamu penting, mulai dari pejabat pusat hingga kepala daerah lain.
“Meski bukan hotel komersial, standar kebersihannya harus tetap maksimal,” kata Astri.
Sebagai gambaran, karpet musala yang digunakan setiap hari oleh ASN dan masyarakat harus dicuci rutin setiap minggu demi menjaga kenyamanan.
Laundry Beda dengan Pemeliharaan
Astri menegaskan, jasa laundry tidak bisa disamakan dengan biaya pemeliharaan. Jika pemeliharaan berkaitan dengan perbaikan barang rusak, maka laundry murni untuk menjaga kebersihan rutin fasilitas.
Hingga Mei 2026, realisasi anggaran tersebut telah mencapai sekitar 50 persen, seiring padatnya kegiatan pemerintahan sejak awal tahun.
Evaluasi dan Janji Perbaikan
Menutup penjelasannya, Pemprov Kaltim memastikan akan melakukan evaluasi, terutama dalam hal transparansi dan detail penganggaran.
“Ke depan, pengelompokan akan dibuat lebih spesifik agar tidak menimbulkan salah paham,” pungkas Astri.
